Di tengah hiruk-pikuk politik dan dinamika sosial yang seringkali memunculkan ketidakadilan dan ketegangan di Indonesia, penting bagi kita untuk merenungkan kembali konsep negara ideal yang mampu menjamin keseimbangan dan harmoni. Salah satu pandangan klasik yang tak lekang oleh waktu berasal dari filsuf Yunani, Plato. Pemikirannya tentang negara ideal bukan sekadar wacana filosofis, melainkan sebuah blueprint mendalam tentang bagaimana keadilan dan harmoni sosial bisa diwujudkan secara struktural.
Plato membayangkan negara ideal sebagai sebuah sistem di mana setiap individu dan kelompok menjalankan fungsi sesuai kodrat dan kapasitasnya, tanpa saling tumpang tindih. Dalam pandangannya, negara terbagi menjadi tiga kelas utama: penguasa bijak, penjaga yang kuat, dan produsen yang produktif. Keadilan, bagi Plato, terwujud ketika ketiganya bergerak dalam keseimbangan, saling melengkapi demi kebaikan bersama. Ini bukan sekadar pembagian peran, melainkan sebuah harmoni yang meniscayakan keutuhan dan kelangsungan negara.
Menariknya, konsep ini masih relevan untuk kita renungkan di Indonesia saat ini. Negara kita adalah mozaik pluralitas yang kaya dengan beragam suku, agama, dan budaya yang sering kali menghadapi tantangan ketimpangan dan konflik sosial. Prinsip Plato tentang keseimbangan peran bisa menjadi kunci untuk menata ulang tata kelola sosial dan pemerintahan. Jika setiap elemen masyarakat dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan proporsional, tanpa saling mengganggu, maka pondasi keadilan dan harmoni sosial akan lebih kokoh.
Tak kalah penting adalah gagasan Plato tentang filsuf raja, pemimpin yang bukan hanya berkuasa, tetapi juga bijaksana dan berilmu. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi kritik tersirat terhadap kualitas kepemimpinan yang seringkali lebih mengedepankan kepentingan politik sesaat daripada kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi rakyat. Kepemimpinan yang didasarkan pada kebijaksanaan dan integritas adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan negara, mulai dari korupsi hingga disparitas sosial.
Namun, bukan berarti semua aspek negara ideal Plato bisa diterapkan mentah-mentah. Sistem kelas sosial yang kaku dalam pemikiran Plato bertentangan dengan nilai demokrasi dan egalitarianisme yang dianut Indonesia. Kita menghargai mobilitas sosial dan kebebasan partisipasi yang memungkinkan warga negara dari latar belakang mana pun berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Menjaga keterbukaan dan pluralisme justru menjadi salah satu kekuatan utama negara kita.
Selain itu, konsep “filsuf raja” bisa menjadi berbahaya jika dijalankan tanpa mekanisme kontrol. Demokrasi Indonesia menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan, dengan sistem checks and balances yang ketat agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Jadi, kepemimpinan yang bijak harus bersanding dengan akuntabilitas dan transparansi.
Di sini, kita bisa mengambil hikmah bahwa negara ideal tidak semata-mata soal tatanan yang kaku, melainkan tentang bagaimana membangun keadilan dan harmoni sosial melalui pembagian peran yang jelas, kepemimpinan yang bermoral, dan pendidikan yang membentuk karakter warga negara. Pendidikan karakter dan moral, seperti yang ditekankan Plato, sangat penting agar masyarakat tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga mampu menjaga keseimbangan sosial dan bertanggung jawab atas perannya masing-masing.
Melihat Indonesia hari ini, pelajaran dari Plato dapat menjadi inspirasi agar kita terus memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkuat kohesi sosial. Negara kita butuh keseimbangan peran antar elemen masyarakat yang lebih jelas, pemimpin yang tidak sekadar mengandalkan popularitas, dan masyarakat yang terdidik secara moral dan sosial. Dengan cara ini, cita-cita keadilan dan harmoni yang diusung Plato bisa sedikit demi sedikit diwujudkan dalam konteks demokrasi kita yang dinamis.
Pada akhirnya, memetik pelajaran dari pemikiran Plato bukan berarti mengadopsi seluruhnya, melainkan mengambil nilai-nilai fondasionalnya dan menyesuaikan dengan karakter bangsa kita. Negara ideal menurut Plato bukan utopia yang tak terjangkau, melainkan panggilan untuk terus berupaya membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis, yang berakar pada kebijaksanaan dan keadilan. Indonesia, dengan segala kerumitannya, sangat membutuhkan hal itu agar masa depan bangsa bisa lebih cerah dan berdaya saing.
Tulisan ini juga diterbitkan di platform media penulis seperti blog dan kompasiana.
Daftar Rujukan
Anwar, Syaiful. “Visi Negara Ideal Menurut Plato: Sebuah Analisis Filsafat Sosial-Politik.” Jurnal Filsafat, 31(2), 2021.
Rahman, M. “Negara Ideal Plato: Visi Pemerintahan Utopis.” Jurnal Filsafat, 14(1), 2019.
Sari, Dwi. “Pandangan Plato tentang Keadilan: Peran Keadilan dalam Menjaga Harmoni dalam Masyarakat.” Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 17(3), 2020.
Pratama, R. “Implementasi Pandangan Plato tentang Negara Ideal dalam Toleransi Umat Beragama di Indonesia.” Jurnal Pendidikan dan Filsafat, 8(1), 2022.
Nurhayati, L. “Kajian Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dari Pemikiran Plato.” Jurnal Filsafat Nusantara, 5(2), 2020.
Wibowo, A. “Implementasi Negara Ideal Dalam Perspektif Plato.” Jurnal Pemikiran Sosial, 12(4), 2021.
Oleh: Muhammad Romli
